TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta. Hal ini, terlihat dari kemacetan parah setelah Covid mereda dan Jakarta terpolusi sejagat.
“Narasi yang dibangun seakan transportasi berhasil dibenahi era lima tahun Anies sebagai Gubernur adalah tidak sesuai kenyataan,” kata Gilbert, Senin, 26 September 2022.
Menurut poltikus PDIP ini, ukuran yang digunakan mengarah ke pembangunan fisik seperti pengadaan alat transportasi, bukan pembangunan sistem yang berhasil dan paradigma di masyarakat.
“Mengutip kata-kata Gubernur Anies kalau sekedar membangun fisik Firaun juga bisa. Kenyataan yang ada, Jakarta tidak macet hanya di periode awal Gubernur Anies menjabat karena lajur Bus TransJakarta (TJ) sudah selesai dan karena Covid selama tiga tahun,” ujarnya.
Di era Gubernur sebelumnya, kata dia, terjadi kemacetan luar biasa, misalnya jalur Kuningan Rasuna Said ke Ragunan bisa 2-3 jam karena pembangunan lajur Bus TJ di semua lajur dan setelah selesai lalu diberi stempel seakan kerja Gubernur Anies.
“Ini penilaian tidak jujur. Penambahan lajur, jumlah bus dan integrasi tarif belum menunjukkan hasil berupa transportasi lancar, atau mengurangi kemacetan secara berarti (signifikan),” kata Gilbert.
Ukuran antara, bukan hasil akhir
Ukuran yang dipakai, ujar dia, lebih ke ukuran antara (proxy), bukan hasil akhir (end point) atau dampak (outcome) berupa transportasi lancar, kemacetan teratasi atau polusi berkurang.
Ukuran antara (proxy) yang digunakan seperti kenaikan jumlah penumpang setelah lajur Bus selesai dibangun, Jaklingko mobil kecil ke perumahan tapi suplai penumpang ke TJ tidak optimal, integrasi secara aplikasi yang masih uji coba dan ukuran lainnya.
“Saat ini di penghujung era jabatannya Anies setelah Covid mereda, Jakarta mengalami kemacetan parah. Semua tahu Jakarta malah mendapat predikat kota terpolusi di dunia. Polusi itu sumbangan terbesarnya dari transportasi atau mobil dan motor,” katanya.
Seharusnya, ucap Gilbert, Anies bicara jujur karena sewaktu puncak Covid, Anies pamer langit biru padahal karena masyarakat mobilitasnya jauh berkurang dampak pandemi, transportasi atau jumlah mobil dan motor menurun.
“Sekarang menuding polusi dari daerah lain dengan mengatakan polusi tidak ber-KTP. Padahal polusi itu diperparah karena kebijakan Anies yang ngawur berupa pelebaran trotoar dan jalur sepeda yang tidak berfungsi tetapi menelan biaya yang sangat besar dan juga menelan korban, ini hal sekunder dalam transportasi,” kata dia.
“Kemacetan makin parah, seharusnya transportasi publik (primer) beres dulu, baru transportasi sekunder dibuat. Ini akan menjadi beban buat Pj Gubernur DKI nanti,” kata dia.
Baca juga: Anies Baswedan Sebut Udara Tak Punya KTP, Dewan: Hasilkan Solusi Konkret, Bukan Narasi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
